Selly Andriany Gantina Usul Pembentukan Pansus Haji, Fokus ke Kemenag dan BPKH

17-06-2024 / KOMISI VIII
Anggota Timwas Haji DPR RI, Selly Andriany Gantina saat ditemui Parlementaria disela-sela melakukan pengawasan haji 2024 di Mina, Makkah, Arab Saudi, Minggu (16/6/2024). Foto: Singgih/vel

PARLEMENTARIA, Jakarta - Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI akan segera membentuk Panitia Khusus (Pansus) Haji setelah kembali dari Makkah dan Madinah. Langkah ini diambil setelah ditemukan banyak masalah yang terus berulang dalam pelaksanaan haji setiap tahunnya.

 

Anggota Timwas Haji DPR RI, Selly Andriany Gantina, menyampaikan bahwa hasil pemantauan dan pengawasan di lapangan menunjukkan sejumlah kendala yang dihadapi jemaah haji Indonesia. Masalah-masalah tersebut ditemukan di berbagai prosesi haji, khususnya di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna).

 

"Setiap tahun masalah yang sama terus berulang. Kami menemukan banyak kendala dalam prosesi haji di Armuzna. Oleh karena itu, Pansus Haji harus segera dibentuk setelah kami kembali (ke Indonesia)," kata Anggota Komisi VIII tersebut kepada Parlementaria di sela-sela pemantauan Timwas Haji DPR RI di Mina, Makkah, Arab Saudi Minggu (16/6/2024) malam waktu Arab Saudi.

 

Selly menjelaskan bahwa Pansus Haji tidak hanya akan mengevaluasi penyelenggaraan haji yang dilakukan oleh Kementerian Agama, tetapi juga oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Menurutnya, BPKH memegang tanggung jawab besar terkait pengelolaan dana jemaah haji.

 

Pansus Haji tidak hanya akan mengevaluasi penyelenggaraan haji yang dilakukan oleh Kementerian Agama, tetapi juga oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).

 

"Pansus ini sangat penting untuk segera dibentuk karena masalah ini terus berulang setiap tahun, terutama oleh pemerintah, khususnya Kementerian Agama. Selain itu, pihak terkait seperti BPKH juga harus dievaluasi karena mereka bertanggung jawab terhadap pengelolaan keuangan jemaah. Transparansi sangat diperlukan agar jemaah mengetahui status dana mereka," tambah Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini.

 

Dalam pemantauan di Mina, Timwas Haji DPR RI menemukan beberapa masalah serius dalam pelayanan jemaah haji Indonesia. Selly mencontohkan, banyak tenda yang penuh sesak karena melebihi kapasitas, pendingin ruangan yang tidak berfungsi, konsumsi jemaah yang tidak sesuai, serta kurangnya fasilitas kamar mandi.

 

"Pelayanan yang tidak maksimal ini sangat merugikan jemaah. Kita melihat banyak tenda yang penuh sesak, pendingin ruangan yang tidak berfungsi, makanan yang tidak sesuai, dan kamar mandi yang jauh dari mencukupi," ungkapnya.

 

Pembentukan Pansus Haji diharapkan dapat memberikan solusi konkret dan perbaikan menyeluruh terhadap berbagai masalah yang dihadapi jemaah haji Indonesia setiap tahunnya. Dengan demikian, pelaksanaan ibadah haji di masa mendatang dapat berjalan lebih baik dan lancar. (skr/rdn)

BERITA TERKAIT
Komisi VIII Minta Kementerian Agama Perinci Efisiensi Anggaran 2025
04-02-2025 / KOMISI VIII
PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi VIII DPR RI menggelar Rapat Kerja dengan Menteri Agama RI untuk membahas pelaksanaan program dan anggaran...
Komisi VIII DPR RI Soroti Efisiensi Anggaran dan Program Prioritas KPPPA Tahun 2025
03-02-2025 / KOMISI VIII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Komisi VIII DPR RI menggelar Rapat Kerja bersama Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) serta Rapat...
Program Makan Bergizi Gratis Butuh Rp 71 Triliun, Solusi Pendanaan Jadi Sorotan
20-01-2025 / KOMISI VIII
PARLEMENTARIA, Jakarta – Program andalan pemerintahan Prabowo-Gibran, Makan Bergizi Gratis (MBG) disediakan anggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) sebesar...
Sigit Purnomo: Penggunaan Dana Zakat Harus Transparan dan Tepat Sasaran
17-01-2025 / KOMISI VIII
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi VIII DPR RI, Sigit Purnomo, menanggapi wacana penggunaan dana zakat untuk mendukung program unggulan pemerintah,...